Sumber BMKG
Ba -
du, g Huja- Seda ° C
"Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kota Bandung"

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Jl. Wastukencana No.2 Bandung
Telp. (022) 7215323
E-mail: dispenda[at]bandung.go.id

Dandan Riza Wardhana
NIP: 00
Kepala Dinas Pelayanan Pajak
  • Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Bandung Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :
    1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
    2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
    3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)
    4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
    5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahuan 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

  1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Seksi Pajak
  3. Seksi Retribusi
  4. Seksi IPEDA
  5. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;
  6. UPTD Pasar
  7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah) . Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi ”door to door” .

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) .

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara “door to door” menjadi “self assesment” yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

  • Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas.

Dipenda Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 23 Tahun tanggal 29 Mei 1989 sebagai pengganti Keputusan Mendagri No. KPUD 7/12/41-101 tahun 1978 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 sebagai pengganti Perda Kota Bandung Nomor 05 tahun 2001, berkedudukan sebagai Unsur Perumus dan Pelaksana Kebijakan Operasional Kota Bandung Di Bidang Pendapatan.

 
Tugas Pokok:
 

TUGAS POKOK

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung;

FUNGSI

  1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan
  2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan
  3. Menyelenggarakan kesekretariatan
Fungsi:
 

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapaiatau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota yang BERMARTABAT sebagai berikut :

  1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah
  2. Terwujudnya kerja sama pemerintah darah, dengan masyarakat wajiab pajak
  3. Terwujudnya aparat yang berih dan masyarakat yang sadar membayar pajak
  4. Terwujudnya kinerja ekonomis, afektif,efisien dan akuntabel
  5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah
  6. Terwujudnya penegak hukum
  7. Terwujudnya sumber daya manusia manusia yang memiliki idealisme dan profesional
  8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandiian dalam otonomi daerah

Sasaran

Sarana merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pendapatan daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pajak
  2. Meningkatkan kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak
  3. Meningkatnya sember pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang diharapkandapat meningkat pendapatan sebesar 20 % setiap tahun
  4. Tersedianya sumber daya manusia dalam hal kemampuan, keterampilan dan kejujuran petugas
  5. Tercapainya program Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
  6. Mendukung terhadap Program Pemerintah Kota Bandung menjadikan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dari tujuan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan tercapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sarana meliputi program, kegiatan kebijakan yang akan menjadi landasan dalam sistem operasional dan aktivitas organisasi. Adapun kebijakan tersebut adalah :

  1. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, secara kontinyu serta membuat solusi apabila ditemukan sesuatu permasalahan
  2. Pemberdayaan informasi, komunikasi dalam berbagai media seperti media elektronik dan media cetak
  3. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai pendidikan
  4. Peningkatan sistem penagihan mempermudah dan mempercepat bagi wajib pajak dalam pembayaran, dengan memperbanyak tempat pembayaran dan penagihan
  5. Penegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melamggar peraturan perundang-undangan

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, Dinas Pendapatan Daerah menerapkan program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk :

  1. Program penyuluhan lapangan kepada masyarakat wajib pajak Program menyusun dan menghitung potensi pajak Program penyusunan standar pengolahan data Program pendayagunaan petugas Program penyusunan sistem penggunaan pajak Program penyusunan sistem penagihan pajak
  2. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sebagai oprasional dari program-program yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan Daerah melakukan organisasi sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kegiatan pendaftaan wajib pajak
  2. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak
  3. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak
  4. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak
  5. Melaksanakan kegiatan atau melayani kegiatan dari wajib pajak
  6. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan
  7. Melaksanakan kegiatan dan penggalian potensi pajak
  8. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung dengan melalui berbagai media
  9. Melaksanakan berupa proyek Peningkatan Sumber Asli Daerah
  10. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan sistem mekanisme kerja dan perubahan obyek serta subyek PBB
  11. Melaksanakan kegiatan proyek penyusunan data base PAD
  12. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan pengolahan data pajak
  13. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan administrasi dan klarivikasi perhitungan data pajak
  14. Melaksanakan kegiatan proyek penataan kearsipan data pajak
  15. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan organisasi Dinas Pendapatan Daerah
  16. Melaksanakan kegiatan proyek penataan ruang kantor Dipenda
  17. Melaksanakan kegiatan proyek pengadaan hardware pada payment point PLN

 

Visi & Misi:
 

VISI

“Profesional dalam Pengelolaan pendapatan Prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)”.

Dalam pernyataan Visi tersebut terdapat kata-kata kunci, sebagai berikut :

  1. Propesionalisme yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi : kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap
  2. Pengelolaan Pendapatan yaitu sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Undang-undang tersebut, jenis kabupaten/kota terdiri : (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan (g) Pajak Sewa Rumah/Kost.
  3. Prima dalam Pelayanan yaitu Pelayanan yang terbaik yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Perangkat Daerah secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

MISI

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Dinas Pendapatan Daerah adalah

  1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Wajib Pajak daerah
  2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Misi Pertama merupakan Implementasi Visi mengenai Sumber Daya yang Profesional yang ditetapkan Dinas Pendapatan dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Misi Kedua merupakan Implementasi Visi Pengelolaan PendapatanAsli Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan melalui tersusunnya Peraturan Normatif yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Sedangkan MOTTO Dinas Pendapatan Daerah adalah “Kuingin Kau Tersenyum Puas” adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi karena timbulnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

 

  Struktur Organisasi  
Fakta Bandung:
 

Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung, mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendapatan Thailand. Sebagai 130 orang delegasi dari Negeri Gajah Putih itu menyempatkan diri untuk berkunjung untuk melakukan studi banding ke Disyanjak Kota Bandung, pada bulan Mei 2013.

 

Agenda:
  Tidak ada agenda

Jumat, 26 Desember 2014
11:26:41

Statistik Pengunjung
Online: 145
Total: 15.610.953

Kabar Bandung

  • Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda dapat dipergunakan untuk latihan, diskusi, saresehan, work shop, pertunjukan, dll. terbuka untuk masyarakat luas.
  • Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda pada tahun 2013, akan menyelenggarakan pertunjukan aneka seni budaya setiap Malam Minggu, ( 36 kali pertunjukan, 5 kali seminar pembinaan latihan seni tradisional ketuk tilu), bagi yang berminat dapat bergabung mengikuti latihan di Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda.
  • Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Bandung bisa melalui telepon (022) 423 4793 atau melalui email diskominfo@bandung.go.id
  • Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan DKM Masjid Al-Ukhuwah, melaksanakan pembinaan Rohani untuk seluruh Karyawan dan Karyawati Pemkot Bandung, rutin dilaksanakan setiap hari Rabu mulai pukul 07.30 - 09.00 WIB.